Sunday, December 17, 2017
Penulis adalah Ketua PB PMII
2014-2016, Ketua Kaderisasi Nasional
Oleh Munandar Nugraha
Palu, 16-19 Mei 2017 teragendakan
kongres PMII yang ke-XIX. Sebuah kebanggaan bagi seluruh kader dan alumni,
kongres kali ini adalah yang kedua kalinya dibuka oleh Presiden RI, Bapak Ir.
Joko Widodo. Setelah yang pertama dibuka oleh Presiden RI, Ir. Soekarno pada
kongres PMII di tahun 1963 yang lalu.
Pada kongres kali ini, berkembang
beberapa gagasan yang mungkin akan membuka ruang dialektika dan perdebatan yang
hangat dari seluruh kader PMII se-Indonesia. Atas nama Ketua Kaderisasi
Nasional yang sebentar lagi demisioner, tentu kami memiliki beberapa catatan
dan konsep yang akan kami dorong sebagai ikhtiar “perapihan organisasi”.
Beberapa gagasan tersebut
diantaranya adalah: pertama, menyoal hasil Muktamar NU 2015 di Jombang
yang memutuskan bahwa PMII adalah Banom NU. Sebagian besar kader dan alumni
ingin ada “keputusan final” tentang status PMII ini ditetapkan dalam kongres,
sebagai forum tertinggi organisasi. Kedua, menyoal strategi rekrutmen
kepemimpinan PMII diberbagai level dengan berbagai persyaratan (pembatasan
usia, IPK minimal, dll). Ketiga, menyoal pemilihan ketua KOPRI PB PMII (secara
langsung atau dipilih melalui formatur). Keempat, menyoal tawaran bab
kaderisasi dalam ADRT.
Pada forum pertemuan PB PMII dengan
PB IKA PMII minggu lalu di Jakarta, ketika kami berkoordinasi dan berkonsultasi
terkait dengan penyelenggaraan kongres di Palu. Pun salah satu poin penting
yang dibahas adalah keputusan Muktamar NU, PMII adalah Banom NU. Sebagian besar
alumni mendorong agar ada putusan terkait hal tersebut di kongres. Menyikapi
hal ini, saya mencoba memberikan catatan dengan beberapa poin. Pertama, secara
keorganisasian, putusan Muktamar NU, tidak compatible dengan kongres
PMII. Artinya, putusan PMII tidak bisa menganulir putusan Muktamar NU.
Muktamar NU adalah forum tertinggi
alim ulama, dan PMII hadir di negeri ini justru karena mandat para alim ulama
untuk mengisi kaderisasi intelektual warga NU di perguruan tinggi dengan
mengedepankan pemahaman Islam Ahlussunnah wal jamaah. Sehingga menyikapi
putusan muktamar tersebut, semestinya PMII sami’na wa atho’na. Toh,
sekalipun putusan kongres menolak, tidak akan merubah putusan muktamar. Dalam
konteks ini, penting kita pahami agenda strategis NU dalam perspektif yang
lebih luas, tidak hanya berkutat dalam perdebatan “dependen vs independen vs
interdependensi”secara formalistik.
Selama ini, ketika berhadapan dengan
kelompok radikal yang ingin mendorong syariat Islam secara formal, kita dengan
bulat bersepakat, bahwa Pancasila dan NKRI sudah final. Karena di dalamnya
sudah tertanam rumusan yang Islami secara nilai. Apakah perlu kita (PMII)
memformalkan PMII sebagai Banom NU? Padahal NU sudah dengan tegas memutuskan
PMII sebagai Banom? Kita semua bersepakat, secara nilai, PMII mengusung
nilai-nilai ke-NU-an sejak berdirinya.
Terlepas dari perdebatan yang ada,
jika memang penting ada keputusan kongres terkait hal tersebut, kemudian saya
mengusulkan, bahwa di Mukadimah ADRT PMII pada alenia terakhir yang berbunyi,
“Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia yang berhaluan Ahlussunah Wal Jama’ah (ditambahkan istilah
An-Nahdliyah) dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
sebagai berikut:”
Kedua, menyoal strategi rekrutmen
kepemimpinan PMII. Diawal periode 2014-2017, kami membuat Tap Pleno yang
mengatur strategi rekrutmen kepemimpinan dengan pembatasan-pembatasan, baik
usia, IPK minimal dan jenjang pendidikan calon ketua Rayon, Komisariat, Cabang
dan Koorcab (yang selama ini tidak ada). Tentu memulai hal yang baru akan
mendapati benturan dan penolakan, apalagi jika hal tersebut dianggap
“merugikan”. Syukur alhamdulillah dalam periode ini hal tersebut sudah
terlaksana, padahal diawal ketika kebijakan ini ditetapkan banyak sekali wacana
penolakan yang muncul. intinya, jika kita meyakini bahwa PMII adalah organisasi
kader, maka usia kepengurusan dari setiap level struktur PMII harus disesuaikan
berjenjang. Sangat tidak elok kalaupun ada UU tentang kepemudaan bahwa batas
maksimal usia pemuda adalah 30 tahun, dan usia itu menjadi batasan PB PMII,
kemudian di tingkat rayon pun usianya sama. Ini bisa mengacaukan skema
kaderisasi di PMII.
Maka dari itu memang PMII secara
garis besar tidaklah keluar NU namun melihat dari perbedaan prespektif dari
kultural dan struktural kita masih dikatakan sebagai jama'ah yang mengekor pada
tataran ajaran yang digunakan NU. Bagi saya mungkin permasalah tentang
penekanan dari orang tua melainkan jenjang usia dari setiap BANOM yang masih
bertambrakan. Tidak bisa dipakasakan memang kalau di IPNU - IPPNU sendiri
memiliki standarisasi umur maksimal 24 sedangkan di PMII selesai wisuda berada
ditataran komisariat. Maka inilah yang menjadi kaca mata besarnya kenapa
guncangan penolakan masih ada di kader PMII meskipun kita masihlah NU namun
penguatan itu memang butuhkan struktural. Karena masih ada kaca mata sebelah yang
mengatakan kita bukan NU hanya ala NU saja. Ini akan menjadi debat kusir dan berujung pada interdepensi saja. BANOM bagi penulis adalah penguatan kaderisasi namun jika dipandang secara politis maka akan salah tafsir dan mengatakan bahwa keterikatan memunculkan keterbatasan. Lah ini yang akan jadi debat kusirnya.
Semoga kedepannya ada sistem yang bagus untuk setiap banomnya agar dari setiap jenjang kaderisasi tidaklah tumpang tindih, kemudian bisa saling melengkapi antar banom. NU merupakan rumah besar yang menjadi tempat ternyaman bagi kita berteduh dan menyelesaikan beban masalah. Ini yang harus bisa kita selesaikan bersama. Selagi kopi ini masih hangat mari diseduh pelan-pelan dan menikmati rasa yang mantap sebagai warga nahdliyin.
Sebagian besar tulisan ini dari mantan PB kemudian penarikan tulisan akhir sebagai kacamata pendapat serta sebagai keluh kesah sederhana. Semoga memberikan manfaat...
by : santri pergerkan
Saturday, December 16, 2017
Pernyataan presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerussalem sebagai ibu Kota Israel menndapatkan respon kecaman dari warga Nahdhiyin.
Seperti halnya terjadi di Kabupaten Lamongan hingga memicu ratusan massa asal Badan Otonom Nahdlatul Ulama (Banom-NU) se-Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menyampaikan aspirasi sebagai bentuk bela Palestina,Jumat(15/12)
Dalam aksi ini, Banom NU Lamongan menggelar Long March dengan rute start dari GOR Lamongan menuju ke alun – alun Lamongan sambil melontarkan empat pernyataan sikap.
Empat pernyataan isikap itu antara lain,Yang pertama, mereka Mendukung 5 sikap PBNU tanggal 7 Desember 2017, bahwa pengingkaran Kedaulatan Palestina adalah Pelanggaran terhadap HAM dan Keputusan PBB.
Kedua, Mendukung 5 pernyataan sikap Pemerintah Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2017 tentang kecaman pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat terkait Yerussalem sebagai Ibukota Israel.
Selanjutnya, mendukung Deklarasi Istanbul Negara-Negara OKI tanggal 14 Desember 2017 bahwa Yerussalem Timur sebagai Ibukota Negara Palestina.
Dan, Mendesak agar Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mencabut pengakuan sepihak atas Yerussalem sebagai Ibukota Israel. “Donald Trump telah mengacungkan bendera perang kemanusian,” teriak salah satu orator.
Tak hanya itu, massa aksi yang berisikan, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Banser, PMII dan PC IPPNU ini, juga membentangkan spanduk – spanduk dan poster dengan berbagai macam tulisan yang ditujukan pada Donald Trump.
“Kami menolak!! Pengakuan sepihak Amerika dan Israel. Yerusalem bukan ibukota Israel, NU Lamongan Menolak Trump, Say No Trump ! Sebab ,Yerussalem adalah Kota Suci,” teriaknya Korlap Aksi Musa Irwansyah.
Tak berhenti disitu,Dalam aksi tersebut diketahui rmassa dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama (Banom-NU) juga melakukan cap lima jari.Cap lima jari sebagai simbol penolakan atas pernyataan Donald Trump yang dibubuhkan dalam kain putih sepanjang 50 meter ini menjadi rangkaian penutup aksi solidaritas fengan tagline “NU Lamongan for Palestina”.
“Cap lima jari sebagai simbol penolakan pernyataan Donald Trump,” Tegas Ketua Ansor Lamongan, Muhammad Masyhur.
Para peserta aksi yang berasal dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Banser, PMII, dan Pagar Nusa ini, secara bergantian membubuhkan cap lima jari di Alun-alun Lamongan, atau di depan Pendapa Lokatantra.
Monday, December 4, 2017
Jatim, Kabardaerah.com- Terkait kebijakan Pemerintah Gresik dalam upaya pembangunan alun-alun yang menui kritik keras dari berbagai aktivis.
Sebelumnya pada Selasa (5/9/2017) lalu, telah terjadi aksi demo dari warga Gresik menolak revitalisasi alun-alun Gresik. Namun aksi tersebut malah berakhir dengan penahanan 3 dari 7 aktivis yang ikut dalam aksi tersebut.
Tiga aktivis yang masih ditahan adalah Imam Fajar Rosyidi (23), Rizqi Siswanto (22), dan Abdul Wahab (43) yang akan menjalani sidang kembali pada tanggal 6 Desember 2017 mendatang. Mereka ditahan setelah ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka perusakan fasilitas umum pada saat aksi ‘save alun-alun Gresik’.
Merasa kadernya dan aktivis Gresik terdzolimi, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur berencana melaksanakan aksi damai dan solidaritas.
Ketua Umum PKC PMII Jatim Zaenuddin mengatakan bahwa aksi yang akan digelar ini berdasarkan solidaritas untuk menegakkan keadilan.
“Ini adalah bentuk solidaritas menuntut keadilan atas penahanan 3 aktivis save alun-alun,” ungkapnya saat dikonfirmasi via telephone, Senin (4/12/17).
Pihaknya mengatakan bahwa akan mengerahkan masa sebanyak 1500 aktivis. Peserta aksi yang akan hadir adalah kader utusan dari berbagai cabang PMII se Jawa Timur atas surat intruksi yang telah di sebar sejak 23 November 2017 lalu.
Rencananya, aksi ini akan dilakukan pada hari Selasa (5/12/2017) besok di depan gedung Kejaksaan Negeri Kota Gresik dan dilanjutkan ke Pemerintah Daerah Gresik.
Dua tuntutan yang akan diusung adalah menuntut kepada Kejaksaan untuk membebaskan 3 aktivis pejuang tolak revitalisasi alun-alun Gresik, dan menuntut kepada Pemda Gresik untuk tidak melanjutkan proses revitalisasi alun-alun Gresik. (Ais)
Sunday, December 3, 2017
02 Desember 2017, Persemian Rumah Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Lamongan. Telah Terlaksana dengan lancar dan kondusif serta begitu asyik dan guyub, karena seluruh kader lintas generasi dari berbagai wilayah di Lamongan berkumpul. Mereka yang hadir memiliki latar belakang profesi yang bermacam - macam namunn satu yang mereka bawa ketika hadir. YAITU MEREKA KADER PMII.
Dengan diresmikannya Rumah Besar Pergerakan ini semoga memberikan manfaat dan mendorong semangat gerakan kepada seluruh kader dan menjadi satu ikatan yang terjalin dalam sebuah ruang besar. Menjadi tempat melakukan kegiatan apapun yang sifatnya untuk organisasi dan kemajuannya. Dengan ini pula terkira akan memberikan kemudahan bagi berjalannya roda organisasi karena memiliki kantor tetap yang tidak lagi ngontrak tak tentu. Namun harus digaris bawahi bahwa rumah besar ini haruslah bermanfaat, dengan arti para kadernya harus mampu memanfaatkannya sebaik mungkin. Apalagi dengan keadaan PMII Lamongan yang kurang kondusif, berharap dengan acara kemarin bisa lebih meneduhkan suasana dan mempererat tali persahabatan guna membangun gerakan yang masif di wilayah Lamongan ini. semoga......aminnnnn ya Rabbal Alamin...
sekali bendera dikibarkan
hentikan ratapan dan tangisan
tangan terkepal maju kemuka
SALAM PERGERAKAN !!!!
by : Santri Pergerakan
